Tiga OPsi Revisi K13

Anies Baswedan

JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan membentuk tim khusus untuk merevisi Kurikulum 2013 (K13). Tim yang diketuai guru besar Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Suyanto itu, berencana melaporkan hasil revisi Rabu besok (3/12). Muncul tiga opsi revisi kurikulum yang dianggap "menyusahkan" itu.

Suyanto menuturkan opsi pertama adalah menghentikan total impelemntasi K13. Opsi kedua adalah sekolah yang selama ini nyaman dan tidak bermasalah menjalankan K13, diputuskan tetap menjalankannya.

Sedangkan sekolah yang keberatan karena balum siap, kembali menerapkan kurikulum lawas (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/KTSP).

Sementara opsi yang ketiga adalah menjalankan K13 sama seperti saat ini, yakni untuk semua unit sekolah di Indonesia. Namun ada beberapa evaluasi dalam pemelaksanaannya. Seperti pengadaan buku dan pelatihan guru.

"Opsi mana yang akan dipilih, ada ditangan Mendikbud. Saya sedang siapkan slide paparan hasil evaluasi," kata mantan Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) itu di Jakarta kemarin.

Suyanto menjelaskan timnya bekerja mengevaluasi K13 secara marathon. Pasalnya penugasan oleh Mendikbud Anies Baswedan baru keluar Jumat pekan lalu (31/11). "Setelah kembali ke kampus (UNY, red) saya inginnya istirahat. Tetapi sekarang kembali ke Kemendikbud lagi," tuturnya lantas tertawa.

Mendikbud Anies belum menentukan opsi revisi K13 mana yang akan ia pilih. "Saya menunggu laporan utuh dari tim revisi K13 dulu," ujar menteri lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta itu.

Di depan ratusan kepala dinas pendidikan dari tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi yang dipanggil ke Jakarta kemarin, Anies terang-terangan mengaku gemas dengan implementasi K13 ini. Dia menjelaskan implementasi secara menyeluruh K13 merupakan program yang tergesa-gesa. Padahal untuk urusan nasib jutaan siswa, perubahan tidak bisa dilaksanakan secara cepat.

Dia menganalogikan dengan sebuah kapal tanker yang memiliki panjang badan 500 meter.

"Untuk membelokkan arah laju kapal tanker itu tidak bisa langsung. Bisa jadi butuh berjalan 10 km dulu, baru benar-benar terlihat beloknya," tutur Anies.

Dia berpendapat pemerintah seharusnya mengevaluasi dahulu impelementasi K13 di periode 2013 yang terbatas di beberapa sekolah. Ketika hasil evaluasinya sudah siap, baru dilaksanakan secara menyeluruh.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Iswahyudi yang ikut pertemuan mengatakan, urusan buku K13 untuk semester genap memang belum terdistribuskan semuanya.

"Untuk buku SMA dan SMK sudah terdistribusi. Yang masih belum komplit adalah buku K13 untuk SD," ujarnya. Begitu juga untuk urusan pelatihan guru, untuk guru SD banyak yang belum mengenyam pelatihan K13.

"Saya mendukung program evaluasi K13 yang digulirkan Kemendikbud," jelas dia. Khususnya semangat pembelajaran yang harus dibuat menyenangkan. Sehingga siswa betah berada di sekolah untuk mengikuti pembelajaran.
source :  http://www.jpnn.com/read/2014/12/02/273133/Muncul-Tiga-Opsi-Revisi-Kurikulum-2013-

Read More

Hasil Audit K13

ada apa dengan K13?

Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Haryono Umar mengatakan sudah melakukan audit terhadap pelaksanaan kurikulum 2013. "Kami mendapat banyak keluhan tentang kurikulum 2013. Paling banyak tentang kekurangan buku bagi para siswa dan guru," kata Haryono di kantornya pada Selasa, 16 Desember 2014.

Menurut Haryono, belum adanya buku bagi siswa dan guru itu membuat mereka sulit belajar. Hasil audit lain tentang implementasi kurikulum 2013 adalah masih banyak guru yang kurang paham implementasi kurikulum 2013. Selain itu juga ada kebingungan para guru tentang penilaian yang diberikan untuk para murid. (Baca: [Update] Tiga Opsi Hasil Revisi Kurikulum 2013 )

Haryono mengatakan, ia melakukan audit dengan mengumpulkan informasi dari beberapa sampel sekolah di daerah serta sekolah di Jakarta. "Tidak semua sekolah, tapi kami lakukan audit di 33 provinsi di Indonesia," kata Haryono.

Menurutnya, informasi yang saat ini dilaporkan kepada Mendikbud Anies masih diberikan secara umum. Hal ini karena waktu pelaksanaan audit yang sangat singkat, hanya sepekan saja. Ia sendiri mengaku sudah melaporkan hasil auditnya itu kepada menteri Anies pada Selasa pagi, 16 Desember 2014. (Baca: Revisi Kurikulum 2013 Menjadi Kurikulum KTSP )

Haryono mengatakan akan melakukan audit lanjutan dengan membentuk tim investigasi. "Agar auditnya lebih mendalam," katanya. Secara khusus Haryono akan melakukan investigasi terhadap dua hal utama, yaitu pengadaan buku dan pelatihan guru. " Anggaran yang diperlukan untuk kedua itu sangat banyak. Bayangkan, ada 2 juta guru yang perlu dilatih," katanya.

Haryono hanya membentuk satu tim yang terdiri dari 5 orang untuk melakukan investigasi. Waktu pastinya pun belum diberikannya. "Kita lakukan bertahap, 10 hari pertama, kalau kurang waktunya ditambah lagi," kata Haryono.
source :  http://www.kompas.com/

Read More

Revisi kurtilas (Kurikulum 2013)

Kurikulum 2013 Vs KTSP 2006

Revisi Kurikulum 2013 (K13) yang dihadiri Menteri Pendidikan Dasar-Menengah dan Kebudayaan (Mendikdasmenbud) Anies Baswedan pada senin 17 November 2014 , hal ini sepertinya kurikulum sekolah akan dikembalikan pada Kurikulum 2006 atau lebih dikenal Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).



Implementasi Kurikulum 2013 ini penuh dengan ketidaksiapan dan sangat tidak efektif, yang di mulai dari ketidaksiapan para guru, pendistribusian buku yang belum merata, hingga pelatihan guru yang tidak efektif dan terkesan terburu-buru.

Anies Rasyid Baswedan membentuk sebuah tim untuk mengevaluasi keberadaan Kurikulum 2013. Tim tersebut bertugas menginventarisasi sejumlah persoalan yang ditemukan dalam implementasi K13.

Tidak hanya itu, tim juga akan ditugaskan untuk menakar seberapa parah kerusakan yang ditimbulkan dari penerapan kurikulum yang terburu-buru itu.

Masalah-Masalah Pada Kurikulum 2013 (K13)

Ada beberapa permasalahan yang terdapat pada implementasi K13 yang diluncurkan dan diterbitkan pada tahun 2012 yang lalu. Sumber masalah pada K13 ada beberapa dan berikut ini hal yang diutarakan oleh Anies Baswedan selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penyebab pemasalahan kurikulum 2013 seperti yang dilansir dari media JPNN.

Pertama adalah kurikulum yang diluncurkan tahun lalu itu adalah kurikulum yang setengah matang dan dipaksakan untuk dijalankan di seluruh Indonesia. Kedua Kemendikbud menerjunkan tim untuk mendeteksi seberapa mentahnya kurikulum ini di lapangan.

Banyak sekali indikator bahwa K13 ini belum matang dan dipaksakan. Seperti ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan materi yang diajarkan dalam buku pelajaran.

Masalah lainnya adalah soal evaluasi pendidikan. Banyak guru yang kesulitan menjalankan evaluasi K13 yang berbasis diskripsi. Menurut Anies sistem ini mudah dijalankan di Eropa.

Sebab jumlah siswa dalam satu kelas hanya 20 anak dan gurunya ada 2-3 orang. Sementara di Indonesia, seorang guru mengajar hingga 40 siswa.

Dulu kita memakai kurikulum dengan istilah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Yang teranyar adalah Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini mulai berlaku Juli 2013. Kurikulum ini pun menuai pro dan kontra.

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Revolusi Pendidikan (KRP) sempat menyerahkan surat raksasa yang ditujukan untuk Menteri Keuangan, Agus Maryowardojo, saat itu. Surat raksasa itu berisi permohonan agar menteri menolak anggaran Kurikulum 2013. Kurikulum setengah matang ini sarat dengan anggaran yang sangat besar, yang mencapai 2,49 triliun rupiah.

Penolakan terhadap Kurikulum 2013 ini baru juga datang dari Koalisi Tolak Kurikulum 2013, yang terdiri atas sejumlah guru, praktisi pendidikan, dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Menurut koalisi ini, setidaknya terdapat delapan kejanggalan dalam kurikulum 2013.

Bagi mantan rektor Universitas Paramadina itu, kekurangan K13 itu merupakan buah dari keputusan pemerintah yang tergesa-gesa. Dia mencontohkan seperti orang yang ditugasi menulis buku dalam waktu yang singkat. Tentu potensi terjadi kesalahan atau bolong-bolong dalam tulisannya semakin besar.

Terkait urusan buku K13 yang belum komplit pendistribusiannya, bagi Anies adalah gambaran teknis ketidaksiapan implementasi. Dia lantas membandingkan implementasi K13 ini dengan Kurikulum 2006 atau akrab dikenal Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kuriulum 2006 ini ternyata mulai diterapkan pada 2004. Itu artinya terdapat 2 tahun masa ujicoba sebelum dijalankan secara menyeluruh.Menurutnya implementasi K13 tahun ini difokuskan kepada 6.400 unit sekolah percontohan dulu. Setelah itu harus ada laporan balik (feedback) dari sekolah untuk dianalisa Kemendikbud.

Tetapi yang terjadi adalah, K13 tahun ini dipaksakan diterapkan di 200 ribu lebih sekolah SD, SMP, dan SMA di seluruh Indonesia.

Moratorium Implementasi K13

Selama masa moratorium implementasi Kurikulum 2013, pembelajaran diminta kembali ke KTSP. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) diminta tegas menghentikan sementara (moratorium) implementasi Kurikulum 2013.(baca : hasil Audit K13)

Hal ini disampaikan Retno Listyarti, salah seorang guru yang diminta review implementasi kurikulum baru saat rapat perdana revisi Kurikulum 2013 bersama Mendikbud Anies Baswedan.

Selama masa moratorium implementasi Kurikulum 2013, pembelajaran dikembalikan ke Kurikulum 2006 atau lebih dikenal Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum yang diluncurkan pemerintahan tahun lalu itu dinilai kurikulum yang setengah matang dan dipaksakan untuk dijalankan di seluruh Indonesia.

Retno Listyarti mengatakan saat rapat dengan mantan pejabat dan pejabat aktif Kemendikbud yang terlibat membidani kelahiran Kurikulum 2013, dia membeber semua dokumen kelemahan implementasi Kurikulum 2013. "Saya beberkan hasil analisa kami beberapa bulan terakhir," kata Retno yang dilansir dari JPNN(19/11/2014).

Kekurangan Kelemahan Kurikulum 2013, menurut Anies merupakan buah dari keputusan pemerintah yang tergesa-gesa. Indikator bahwa Kurikulum 2013 belum matang dan dipaksakan terlihat dari distribusi buku dan konten bahan ajar. "Saya ini menerima warisan masalah kebijakan implementasi kurikulum," kata Anies
source :  http://pepisusanti.blogspot.com/2014/11/revisi-kurikulum-2013-menjadi-kurikulum.html

Read More

Kelemahan Pendidikan di Indonesia

JAKARTA - Pendidikan Indonesia memiliki sejumlah kelemahan. Namun, kelemahan itu dapat tertutup dengan perbaikan yang dilakukan oleh berbagai pihak secara sinergi.
"Ada beberapa kelemahan dalam pendidikan kita. Kalau pendidikan masyarakat itu bukan tanggung jawab Kementerian. Seperti PAUD sampai SMA harusnya adalah milik pemerintah daerah (pemda)," urai Sosiolog asal Universitas Indonesia (UI) Hanief Saha Ghafur ketika berbincang dengan Okezone, Kamis (28/2/2013).

 

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah pusat perlu menggalang kordinasi yang lebih ketat dan lebih baik dengan pemda. Dia menilai, hal-hal yang tidak perlu didesentralisasikan tidak perlu dilakukan.

"Contoh, guru. Mereka harus dikembalikan pada pemerintah pusat walaupun sekolah adalah milik pemda. Sebab ada ketimpangan jumlah dan sebaran guru di berbagai daerah. Jumlah guru suatu mata pelajaran di sebuah daerah pun tidak merata," imbuhnya.

Mantan Staf Ahli di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) itu menyatakan, ironisnya, meski sebagian daerah mengalami kekurangan guru, jumlah guru secara keseluruhan di Indonesia dinilai berlebih. Oleh karena itu, tambahnya, perlu ada regulasi yang tepat dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut.

"Indonesia kelebihan guru sekitar 500 ribu. Tapi ada ketimpangan antar daerah dan bidang studi per wilayah karena tidak terdistribusi dengan baik. Ada guru matematika yang menumpuk di daerah tertentu, sementara di kabupaten atau kota sebelah keadaannya berbeda. Maka, sebaiknya guru ditarik jadi milik pemerintah pusat," papar Hanief.

Dia menegaskan, kebijakan terhadap guru menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Sementara tindak lanjut pembinaan guru diserahkan kepada pemerintah daerah maupun sekolah-sekolah yang bersangkutan.

source :  http://news.okezone.com/read/2013/02/28/373/769222/sederet-kelemahan-pendidikan-di-indonesia 

Read More